Soal Kapal Rumah Sakit Pemerintah Daerah Jangan Kalah dari Parpol

(Kapal Bantu Rumah Sakit KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat -992, foto : koarmada1.tnial.mil.id, 30/4/2023)

Oleh : Pudji Widodo

Varian kapal rumah sakit dalam forum IMDEX, KTT Asean dan ACNM 2023 

KTT Asean 2023 telah usai dan menyisakan pujian para pemimpin negara ASEAN yang merepresentasikan sukses penyelenggaraan. Pelayaran senja hari menikmati matahari terbenam dengan kapal pinisi, sangat mengesankan bagi para pemimpin Asean. KTT Asean juga menjadi ajang pesta rakyat dengan adanya pertunjukkan seni budaya dan bazar aneka kuliner maupun produk cenderamata.

Pertunjukan musik di area pelabuhan Marina Labuan Bajo juga menjadi perhatian masyarakat. Kapal Bantu Rumah Sakit (BRS) KRI Wahidin Sudirohusodo-991 (WSH) yang difungsikan sebagai latar belakang panggung musik, bukan hanya indah karena tata lampu, namun juga gagah. Tentu juga membanggakan karena alutsista TNI tersebut adalah produksi dalam negeri.

Seminggu sebelum KTT Asean 2023, kembaran KRI WSH-991 yaitu KRI Radjiman Wedyodiningrat (RJW)-992 juga tampil pada ajang International Maritime Defence Exhibition & Conference (IMDEX) Asia 2023 di Singapura.  KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992, dipamerkan bersama produk PT PAL Indonesia yang lain yaitu Kapal Cepat Rudal (KCR) KRI Halasan-630, dan kapal jenis Perusak Kawal Rudal (PKR) KRI I Gusti Ngurah Rai-332. KRI Ngurah Rai-332 merupakan proyek kelas Sigma PT PAL Indonesia bersama galangan kapal Belanda. 

Pada waktu yang hampir berdekatan, Kepala Staf TNI AL juga berada di Filipina menghadiri Asean Navy Chiefs Meeting (ANCM) ke-17 pada 10-12 Mei 2023. Pada kegiatan tersebut dilaksanakan International Fleet Review di mana para Kepala Staf Angkatan Laut negara peserta ANCM menerima penghormatan dari parade kapal-kapal perang. Kapal Angkatan Laut Filipina yang menjadi tempat para Kepala Staf Angkatan Laut Asean menerima penghormatan adalah BRP  Davao Del Sur LD-602 (tni.mil.id, 12/5/2023).

BRP Davao Del Sur-602 dan BRP Tarlac-601 adalah Kapal jenis Landing Platform Dock (LPD) produksi PT PAL Indonesia tahun 2016-2017 yang berfungsi sebagai Strategic Sealift Vessel  (SSV). Seperti kedua SSV Filipina, KRI WSH-991 dan KRI RJW-992 adalah varian pengembangan rancang bangun kapal LPD. Kecuali KRI WSH-992 yang sedang melaksanakan dukungan kesehatan KTT Asean, seluruh varian kapal LPD yang tampil pada tiga forum berbeda tersebut sebenarnya sedang  melaksanakan tugas yang sama yaitu diplomasi angkatan laut. 

Kehadiran dua kapal BRS meningkatkan kemampuan Armada RI di tiga wilayah Koarmada. KRI RJW-991 memperkuat Koarmada I, KRI dr. Soeharso (SHS)-900 dalam jajaran Koarmada II dan KRI WSH-992 sebagai unsur Koarmada III. Dalam konsep interoperabilitas, masing-masing kapal BRS berada di setiap  Kogabwilhan TNI, sehingga dapat memberi dukungan pada tiga lokasi trouble spot.

Dua kapal BRS TNI AL baru tentu saja hasil rancangan yang lebih baik dari pada KRI SHS-990 yang merupakan tipe asli LPD produksi Korea Selatan. Kapal BRS baru memiliki kapasitas rawat inap pasien hampir 4 kali dibanding KRI SHS-990. Adanya ruang isolasi, ruang chamber hyperbaric, ruang akomodasi khusus personel kesehatan dan kemampuan penyediaan gas medik mandiri merupakan fasilitas penyempurnaan dari KRI SHS-990. 

Penyelenggaraan Kapal Bantu Rumah Sakit TNI AL 

Sebelum era kapal BRS, Angkatan Laut RI pernah memobilisasi kapal KM Tampomas milik PT Pelni menjadi kapal rumah sakit untuk mendukung kampanye militer dalam operasi Trikora. Pada era selanjutnya untuk kepentingan dukungan kesehatan  dalam tugas Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dipergunakan KRI jenis Landing Ship Tank (LST) yang dilengkapi kontainer medik. Pada latihan bersama Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2014, kontainer medik masih dipergunakan dan ditempatkan di KRI Teluk Bone-511.

Terdapat dua organisasi pada kapal BRS yaitu organisasi definitif kapal perang dan organisasi tugas rumah sakit. Organisasi definitif kapal perang dipimpin Komandan KRI, sedang organisasi tugas rumah sakit dipimpin seorang pamen korps kesehatan dengan kapasitas organisasi sesuai skala tugas khususnya bencana. Organisasi rumah sakit kapal hanya dibentuk saat melaksanakan tugas baik dukungan kesehatan pada OMP maupun operasi perbantuan dalam OMSP.

Lalu siapa yang melaksanakan pemeliharaan material kesehatan pada kapal BRS ketika dalam tugas operasi sehari-hari tanpa organisasi rumah sakit? Struktur organisasi dalam kapal perang pada umumnya meliputi departemen operasi, departemen mesin, departemen logistik dan departemen senjata bahari. Khusus untuk kapal BRS selain empat departemen tersebut masih ditambah departemen kesehatan. Personel departemen kesehatan kapal BRS terdiri dari 18 nakes yang dipimpin seorang pamen berkualifikasi dokter.

Kehadiran kapal BRS TNI AL sangat diperlukan bagi Indonesia yang merupakan negara plaza bencana. Catatan tingginya penugasan KRI SHS-990 dapat menjadi contoh. KRI SHS-990 membantu penanggulangan bencana gempa Lombok pada Agustus 2018. Sebulan kemudian, KRI SHS-990 juga hadir kembali pada bencana tsunami dan likuifaksi di Palu pada September 2018. Dengan adanya tiga kapal BRS maka penanggulangan bencana simultan pada wilayah yang berbeda akan dapat dilaksanakan lebih baik.

Bagaimana dengan personel pengawak rumah sakit kapal BRS ? Dari internal  TNI AL, sebagian besar personel adalah gabungan dari unsur kesehatan di jajaran Koarmada dan batalyon kesehatan marinir. Untuk kebutuhan dokter spesialis umumnya berasal dari rumah sakit TNI AL. Pada beberapa penugasan dilaksanakan interoperabilitas sinergi seluruh kesehatan matra TNI.

Dalam tugas dukungan kesehatan KTT Asean 2023, KRI WSH-991 diawaki 11 dokter spesialis TNI AL, sedang ketika menanggulangi bencana gempa tsunami Palu jumlah dokter spesialis di KRI SHS-990 sampai 38 orang (tni.mil.id, 14/10/2018). Inilah yang disebut organisasi tugas yang dibentuk sesuai prakiraan kebutuhan di daerah sasaran. 

Keterlibatan rumah sakit dan organisasi profesi yang mengirim tenaga medisnya bergabung di KRI SHS-990 saat bencana Palu sangat berarti pada saat fase tanggap darurat bencana karena rusaknya fasilitas kesehatan lokal. Tentu diperlukan kecepatan koordinasi antar instansi sambil menunggu hasil rapid health assessment dari pusat krisis Kemenkes RI, BNPB dan satuan militer setempat.

Logistik kesehatan kapal BRS pada umumnya dipersiapkan untuk melayani 3000 orang. Maka bila diperkirakan terdapat peningkatan jumlah pasien melebihi kemampuan bekal awal  akan dilakukan dukungan bekal ulang. Tahun 2016 setelah melaksanakan pelayanan bantuan kemanusiaan di Timor Leste, KRI SHS-990 melanjutkan pelayanan kepada masyarakat di beberapa pulau di wilayah Maluku Barat Daya yang berbatasan dengan Timor Leste (pulau : Lakor, Moa, Leti, Kisar, Wetar). Logistik kesehatan bekal ulang dikirim dengan pesawat dan KRI SHS-990 singgah di Kupang untuk suplai ulang logistik kesehatan sebelum menuju sasaran tugas yang baru.

Meskipun mencantumkan identitas rumah sakit, kapal BRS terikat kaidah kapal perang, terdaftar sebagai kapal perang dan dilengkapi dengan senjata. Mekanisme perbantuan dalam OMSP pun sejatinya memerlukan keputusan politik negara. Prosedur ini dalam proses tanggap darurat bencana tidak diperlukan bila pemerintah daerah memiliki kapal rumah sakit sendiri.

Kendala operasional kapal rumah sakit

Beberapa pemerintah daerah pun berminat memiliki kapal rumah sakit. Pada Mei 2019  Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan bersama Pemda Jatim menyepakati pengadaan kapal rumah sakit. Kapal Rumah Sakit KM Gandha Nusantara 1 dan 2 sejak 15 Agustus 2019 disiapkan untuk melayani masyarakat kepulauan di perairan Sumenep dan sekitarnya.

(KM Gandha Nusantara 2 kapal rumah sakit di Kabupaten Sumenep, foto : hubla.dephub.go.id)

Selain Jatim, Kemenhub berencana menyiapkan kapal rumah sakit untuk Kepulauan Riau dan Papua. Kapal-kapal rede tersebut berkapasitas 50 penumpang selain tetap melayani transportasi rutin akan memberi pelayanan kesehatan dengan tambahan fasilitas poliklinik dan kamar operasi. Pemprov NTT pada tahun 2020 juga mengajukan anggaran 600 miliar rupiah untuk membangun kapal rumah sakit.

Penyelenggaraan kapal rumah sakit harus memenuhi ketentuan Biro Klasifikasi Indonesia tentang desain kapal, aturan International Maritime Organization (IMO) dan Safety Of Life At Sea (SOLAS) mengenai standar keamanan dan kenyamanan. Kapal rumah sakit juga harus memenuhi standar fasilitas medis, kesehatan lingkungan dan sanitasi serta ijin operasional yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Sumber daya pelaut dan tenaga kebaharian kapal yang melimpah di Indonesia dengan cepat dapat disiapkan untuk kapal rumah sakit. Tetapi tidak demikian mudah untuk tenaga kesehatan, khususnya di tengah keterbatasan distribusi dokter spesialis. Maka tantangan  model pelayanan Pemprov Jatim adalah kemampuan menyiapkan tenaga kesehatan di tengah kewajiban menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan sesuai jadwal dan rute pelayaran kapal.

Kapal rumah sakit di wilayah Sumenep tetap harus menjamin konektivitas antar pulau di wilayahnya. Inilah tugas kombinasi pelayanan transportasi dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan. Patut menjadi perhatian pemda  agar pelayanan rumah sakit rujukan tidak boleh terganggu karena sebagian personelnya terlibat dalam pelayaran rutin di kapal rumah sakit.

Untuk mendukung tugas kapal rumah sakit diperlukan dermaga yang memadai sebagai fasilitas sandar kapal di pulau tujuan. Mengutip pernyataan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, suarasurabaya.net  menyebutkan  bahwa kendala pelayanan kesehatan dengan kapal rumah sakit adalah besarnya biaya operasional. Untuk itu pada situasi krisis pandemi Covid-19, unsur-unsur TNI AL KRI Teluk Banten-516 dan KRI Hiu-634 turut berperan dalam serbuan vaksinasi sampai menjangkau Pulau Sapeken di ujung timur kawasan Madura.    

Bisa dibayangkan pula beratnya Pemprov NTT bila jadi mengoperasionalkan kapal rumah sakit seharga 600 miliar rupiah mendekati kelas kapal BRS TNI AL seharga 764,5 miliar rupiah. Ombudsman RI bahkan menyarankan agar memperkuat kemampuan pelayanan rumah sakit statis tipe A dan B dulu dari pada mewujudkan rumah sakit bergerak.

Wasana kata

Sebelum kapal rumah sakit pemerintah daerah terwujud, telah hadir rumah sakit bergerak  yang dikelola pemerhati dan lembaga pendidikan kedokteran. Cinta dan pengabdian dr. Darmawan bagi pelayanan kesehatan negeri mendorongnya membangun kapal rumah sakit. Universitas Airlangga pun memiliki kapal rumah sakit Ksatria Airlangga untuk menggelorakan semangat pengabdian para sivitas akademika kepada masyarakat. Tahun politik juga ditandai kehadiran kapal rumah sakit yang diluncurkan salah satu parpol pada awal Januari 2023 untuk melayani masyarakat di remote area.

Kapal rumah sakit menjadi wahana pengabdian insan kesehatan dan sarana masyarakat mendapat hak hidup sehat. Hak mendapat kehidupan yang sehat yang selama ini selalu berada di bawah bayangan ancaman bencana alam maupun bencana non alam. Sebagai salah satu upaya mitigasi bencana, kehadiran kapal rumah sakit di beberapa daerah merupakan kebutuhan realistis. 

Tentu diperlukan kajian yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan yang tepat apakah rumah sakit atau hanya klinik bergerak dengan kemampuan penanganan kegawatdaruratan. Kajian juga meliputi upaya menjamin kesinambungan dan keteraturan pelayanan kesehatan terkait tingginya biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas kesehatan bergerak. Apakah menggunakan kapal rede dengan kemampuan terbatas sambil melayani transportasi rutin atau kapal rumah sakit yang digerakkan sewaktu diperlukan seperti rencana Pemprov NTT, tentu merupakan pilihan sesuai kondisi daerah masing-masing.

Bila parpol saja mampu membangun kapal rumah sakit, selayaknya pemerintah daerah di wilayah rawan bencana juga perlu serius mewujudkannya. Pembangunan kesehatan bukanlah hanya sasaran jangka pendek proses elektoral, karena meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah bagian dari tujuan nasional di sepanjang tegaknya NKRI (pw). 

Pudji Widodo.

Sidoarjo, 19052023

Catatan :

BRP : Barko ng Republika ng Pilipinas (Kapal Repubik Filipina).

Telah diunggah di secangkir kopi bersama, 19/05/2023.